https://www.facebook.com/1003428526482318/

Bustanus Salatin Jombang, Jombang (2026)

01/10/2025

ringkasan lengkap dari buku "Sabda Nusantara: Tanah Cahaya, Kembali ke Akar Menuju Indonesia Emas":

Gambaran Umum
Buku ini merupakan sebuah karya monumental yang membahas krisis makna di zaman modern dan menawarkan solusi dengan kembali kepada akar spiritualitas dan kearifan lokal Nusantara. Buku ini berfungsi sebagai "ziarah intelektual" yang menyatukan filsafat, sejarah, spiritualitas, dan visi pembangunan Indonesia masa depan.

Ringkasan Per Bab
BAB 1: Post-Spiritual, Postmodern dan Filsafat Perennial
Diagnosis Zaman: Menganalisis krisis makna di era postmodern

Jalan Keluar: Menawarkan Filsafat Perennial dan pemikiran "post-spiritual"

Tokoh Kunci: Membahas pemikiran John Vervaeke tentang kesadaran

Konsep Penting:

Perbandingan Homo Deus vs Insan Kamil

Ancaman AI dan dataisme terhadap humanisme

Nusantara sebagai laboratorium kesadaran perennial

BAB 2: Tanah Cahaya - Indonesia Sebagai Peradaban Spiritual
Konsep Kosmis: Nusantara sebagai "Svargadvipa" (Tanah Cahaya)

Bukti Historis:

Kesaksian dari tradisi India dan Jawa

Jawa sebagai tanah yang mempercepat moksha

Gunung Penanggungan sebagai simbol kesucian

Dasar Ilmiah: Analisis posisi geografis Jawa di khatulistiwa

BAB 3: Jawa Barat Sebagai Laboratorium Integrasi
Strategi Politik: Integrasi melalui perkawinan dinasti

Tokoh Kunci:

Sanjaya sebagai arsitek integrasi

Raden Wijaya sebagai penyambung imperium

Prabu Darmasiksa sebagai perakit hubungan Sunda-Jawa

Filosofi: Amanat Galunggung dan Tritangtu

BAB 4: Asal Usul Nusantara
Sriwijaya: Imperium maritim dan pusat intelektual Buddhis

Mataram Kuno: Kekaisaran agraris dengan kemakmuran tinggi

Majapahit: Pencipta konsep "Nusantara" yang sesungguhnya

Evolusi Integrasi: Analisis perkembangan konsep persatuan

BAB 5: Alam Semesta Sebagai Kitab Suci
Kosmologi Terpadu: Menyelaraskan sains dengan wahyu

Tradisi Spiritual:

Kosmologi Sufi Islam

Kakawin Jawa Kuno (Arjunawiwaha, Sutasoma)

Ekospiritualitas dalam tradisi lokal

Filosofi: Alam sebagai wahyu ilahi yang dapat dibaca

BAB 6: Ramalan Joyoboyo & Serat Sabdapalon
Analisis Profetik: Tafsir ramalan dan nubuatan Jawa

Figur Simbolik:

Satrio Piningit dan Ratu Adil

Panji sebagai simbol kepemimpinan ideal

Soekarno sebagai manifestasi modern

Krisis Kesadaran: Bencana sebagai simbol krisis kosmik

BAB 7: Sabda dalam Unsur Alam
Spiritualitas Unsur: Tanah, air, api, udara sebagai medium ilahi

Sinkretisme:

Ajaran Ibnu Arabi tentang kesatuan transenden

Konsep Insan Kamil

Sedulur Papat dan ajaran Kejawen

Praksis Spiritual: Ritual dan praktik penyatuan dengan alam

BAB 8: Ajaran Sabda dalam Tradisi Nusantara
Warisan Spiritual:

Serat Dewaruci dan Nawaruci

Sinkretisme Hindu-Buddha-Islam

Tasawuf Nusantara (Wirid Hidayat Jati, Martabat Tujuh)

Konsep Kunci: Nyegara Gunung, filosofi penyatuan

BAB 9: Kepemimpinan Nusantara
Model Kepemimpinan:

Asta Brata dan Nawa Natya

Kearifan dari kakawin dan tradisi

Kepemimpinan Airlangga dan Majapahit

Visi Pembangunan:

Integrasi kosmologi dengan ekonomi modern

Teori Pertumbuhan Endogen Paul Romer

Pembangunan berbasis pulau dan kearifan lokal

Pariwisata berbasis budaya

Tema Utama Buku
Kritik Zaman Modern: Krisis makna dan alienasi spiritual

Solusi Kearifan Lokal: Jawaban dari tradisi Nusantara

Integrasi Pengetahuan: Menyatukan sains, spiritualitas, dan kearifan tradisional

Visi Indonesia Emas: Pembangunan yang berakar pada jati diri bangsa

Kepemimpinan Transformasional: Model kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai luhur Nusantara

Pendekatan Unik Buku
Interdisipliner: Menggabungkan filsafat, sejarah, spiritualitas, dan ekonomi

Sinkretis: Menyatukan berbagai tradisi spiritual Nusantara

Praktis: Tidak hanya teori, tetapi menawarkan model implementasi

Visioner: Memiliki visi jelas menuju Indonesia Emas

Buku ini merupakan masterpiece yang mencoba menjawab tantangan zaman modern dengan menggali khazanah kekayaan spiritual dan kearifan lokal Indonesia, sekaligus menawarkan peta jalan menuju kebangkitan peradaban Nusantara yang sejati.

24/06/2025

https://kabarjombang.com/politik-pemerintahan/apbd-jombang-sebesar-3-triliun-dianggap-belum-banyak-berdampak-ke-masyarakat-pengamat-soroti-lemahnya-peran-anggota-dprd/

JOMBANG, KabarJombang.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang pada tahun 2025 mencapai Rp 3.025 Triliun menuai kritik tajam

11/03/2024

26/06/2023

Bedah aksara Alam semesta Om

P E R H A T I A NLima Aksara Suci ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seorang Hindu sangat lemah keyakinannya, begitu mudah berpindah agama...

26/03/2021

Menurut Artidjo Alkostar (Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI) masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik karena korupsi merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial politik, dan budaya bangsa, dimana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.
Begitu ganasnya kejahatan korupsi,lihat saja akibat korupsi yang terjadi di negara Yunani yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan negara yang dikenal sebagai negeri "para dewa-dewa" KALO JOMBANG NEGERI PARA SANTRI ,GUS DAN KYAI dan negeri kaum filosof (karena di negara itulah terlahir filosof-filosof terkenal dunia seperti Socrates, Aristoteles dan Plato) menjadi negara bangkrut dan rakyatnya menderita yang pada akhirnya mengakibatkan pengangguran dimana-mana.
II.STUDI ILMIAH dan KAJIAN JURNAL SOSIAL POLITIK: APBD SEBAGAI Proses POLITIK dan TEKNOKRASI
=>‘‘All budgeting is about politics, most politik is about budgeting; and budgeting must therefore be understood as part of political game (Aaron Wildavsky, professor social politik) ‘’ hal 40 ..ADALAH :
“ Belanja Modal:
Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik
serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan
alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal
secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun
atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk
pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total
belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota
Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.”
2. PEMATOKAN PAD thn 2019-2020 sebesar 16.5 % ,setelah dikaji lebih dalam adalah berkaitan dengan PENURUNAN TAJAM PAD retribusi daerah agar pematokan dikisaran tersebut menjadi laporan yang bagus untuk diajukan ke DPRD. Artinya PAD NAIK
Mengapa tiba tiba retribusi thn 2019 dan2020 turun jadi 32 miliar dan 27 miliar?padahal 10 tahun sebelumnya menunjukkan tren naik.
2010 : 18,311 miliar
2011: 21,945 miliar
2012: 25,495 miliar
2013 : 32 ,329 miliar
2014: 32,556 miliar
2015: 39,925 miliar
2017: 42 miliar
2018: 41,689 miliar
Padahal :
a. jumlah kendaraan terus meningkat
b. PDB perdagangan besar dan eceran,transportasi dan akomoadasi terus tumbuh dimana 2016 adalah fase pdb perdagangan dan industry melebihi PDB pertanian
==>Perlu dilakukan audit investigasi DISHUB Jombang untuk mencegah seperti KASUS KORUPSI RETRIBUSI KOTA MALANG 21 miliar :
Kasus Korupsi Retribusi Parkir Dishub Kota Malang, Kajari ...
https://kumparan.com › News › BANGSAONLINE
Jul 13, 2018 — Kasus Korupsi Retribusi Parkir Dishub Kota Malang, Kajari: Negara Rugi Rp 21 Miliar. penyidikan kasus tindak pidana korupsi uang retribusi parkir yang dilakukan MSA, Kabid Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.kerugian Rp 21 milliar tersebut hasil hitungan dari Inspektorat Kota Malang selama kurun waktu dua tahun, yakni 2016 dan 2017. Bahwa, terdapat 600 titik resmi parkir di Kota Malang.
Konten ini diproduksi oleh BANGSAONLINE
3. analisa studi 5 tahun APBD kabupaten LANGKAT sumatera utara dengan Kabupaten Jombangmenunjukkan bahwa perbandingan APBD LANGKAT vs Jombang ..belanja brg jasa Langkat 9.5%- 13 % vs Jombang 21-25 %...potensi korupsi 324 Miliar dari pos belanja brg dn jasa
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.\
Pasal 2 ayat (1) :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 2 ayat (2) :
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

25/03/2021

KORUPSI KEBIJAKAN SENILAI 258 Miliar dan COPI PASTE PENYUSUNAN APBD serta DAMPAK PAD yang DIPATOK 15-16%
I.Latar belakang
Sri Mulyani mengatakan, mestinya jika sudah WTP, makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Faktanya, saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Masalahnya, opini WTP ternyata tidak menjamin bebas dari korupsi. Di beberapa lembaga yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kementerian Agama mendapat WTP, belakangan ditemukan korupsi, bahkan Menteri Agama terjerat korupsi. Di Sumatera Utara, mendapat WTP tapi Gubernur terlibat korupsi. Hal sama terjadi di beberapa lembaga pemerintah.
Mengurangi perilaku korupsi dengan cara mencabut akar-akar korupsi tersebut, yang akarnya adalah KEBODOHAN DAN KEMISKINAN karena dari kebodohanlah yang melahirkan kemiskinan dan kemiskinan yang bisa membuat orang berperilaku korup.
Menurut Artidjo Alkostar (Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI) masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik karena korupsi merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial politik, dan budaya bangsa, dimana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.
Begitu ganasnya kejahatan korupsi,lihat saja akibat korupsi yang terjadi di negara Yunani yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan negara yang dikenal sebagai negeri "para dewa-dewa" KALO JOMBANG NEGERI PARA SANTRI ,GUS DAN KYAI dan negeri kaum filosof (karena di negara itulah terlahir filosof-filosof terkenal dunia seperti Socrates, Aristoteles dan Plato) menjadi negara bangkrut dan rakyatnya menderita yang pada akhirnya mengakibatkan pengangguran dimana-mana.
II.STUDI ILMIAH dan KAJIAN JURNAL SOSIAL POLITIK: APBD SEBAGAI Proses POLITIK dan TEKNOKRASI
=>‘‘All budgeting is about politics, most politik is about budgeting; and budgeting must therefore be understood as part of political game (Aaron Wildavsky, professor social politik) ‘’ hal 40 ..ADALAH :
“ Belanja Modal:
Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik
serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan
alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal
secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun
atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk
pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total
belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota
Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.”

2. PEMATOKAN PAD thn 2019-2020 sebesar 16.5 % ,setelah dikaji lebih dalam adalah berkaitan dengan PENURUNAN TAJAM PAD retribusi daerah agar pematokan dikisaran tersebut menjadi laporan yang bagus untuk diajukan ke DPRD. Artinya PAD NAIK
Mengapa tiba tiba retribusi thn 2019 dan2020 turun jadi 32 miliar dan 27 miliar?padahal 10 tahun sebelumnya menunjukkan tren naik.
2010 : 18,311 miliar
2011: 21,945 miliar
2012: 25,495 miliar
2013 : 32 ,329 miliar
2014: 32,556 miliar
2015: 39,925 miliar
2017: 42 miliar
2018: 41,689 miliar
Padahal :
a. jumlah kendaraan terus meningkat
b. PDB perdagangan besar dan eceran,transportasi dan akomoadasi terus tumbuh dimana 2016 adalah fase pdb perdagangan dan industry melebihi PDB pertanian

==>Perlu dilakukan audit investigasi DISHUB Jombang untuk mencegah seperti KASUS KORUPSI RETRIBUSI KOTA MALANG 21 miliar :
Kasus Korupsi Retribusi Parkir Dishub Kota Malang, Kajari ...
https://kumparan.com › News › BANGSAONLINE
Jul 13, 2018 — Kasus Korupsi Retribusi Parkir Dishub Kota Malang, Kajari: Negara Rugi Rp 21 Miliar. penyidikan kasus tindak pidana korupsi uang retribusi parkir yang dilakukan MSA, Kabid Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.kerugian Rp 21 milliar tersebut hasil hitungan dari Inspektorat Kota Malang selama kurun waktu dua tahun, yakni 2016 dan 2017. Bahwa, terdapat 600 titik resmi parkir di Kota Malang.

Konten ini diproduksi oleh BANGSAONLINE

3. analisa studi 5 tahun APBD kabupaten LANGKAT sumatera utara dengan Kabupaten Jombangmenunjukkan bahwa perbandingan APBD LANGKAT vs Jombang ..belanja brg jasa Langkat 9.5%- 13 % vs Jombang 21-25 %...potensi korupsi 324 Miliar dari pos belanja brg dn jasa

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.\

Pasal 2 ayat (1) :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 2 ayat (2) :
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kesimpulan :
Pemerintah Daerah Jombang Masih tergolong Lemah dalam kelola APBD

Penyakit Sosial yang Muncul akibat Korupsi

terjadi karena mereka mengambil yang bukan hak mereka sendiri melainkan hak yang harus di berikan kepada masyarakat maupun untuk kepentingan bersama lainnya. Terdapat beberapa macam dampak korupsi dalam aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu:
• Mahalnya jasa dan pelayanan publik
• Terbatasnya akses masyarakat bagi masyarakat miskin
• Meningkatnya kriminalitas

Pesan SAYIDINA ALI BIN ABI THALIb SI RAJA ILMU :
Kemiskinan merupakan bencana kemanusiaan yg merusak sifat baik manusia. Karena kemiskinan ,orang yg tinggal di suatu kota yg sama merasa asing satu sama lain,bahkan saling bermusuhan.Hanya dengan Kemiskinan, membuat orang arif bijaksana menjadi tuli dan bisu
Dosa Besar Sebuah Pemerintah /Negara bila menghinarakyatnya,tidak mengurusi hak hak mereka, merampas karunia dunia dan kebebasa ber ekpresi dan menjerumuskan rakyat ke dalam jurang kemiskinan dan kehinaaa

Bustanus Salatin Jombang

01/10/2025

24/06/2025

11/03/2024

26/06/2023

26/03/2021

25/03/2021

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share